SKOR.id - Pengurus Pusat (PP) Federasi Triathlon Indonesia (FTI) pimpinan Joko Warsito mendapat sorotan tajam dari Pengurus Provinsi (Pengprov) FTI.
Banyak masalah yang ditimbulkan PP FTI selama ini, yang melanggar AD/ART organisasi.
Pertama tentang pembekuan Pengprov FTI Sumatera Utara yang dibekukan tanpa alasan jelas. Padahal, Pengprov Sumatera Utara selalu menyelenggarakan event, pembinaan atlet, dan pelatihan secara rutin dengan program yang jelas.
"Perlu saya jelaskan bahwasannya, sejak terbentuk kepengurusan 2015 sampai 2022, kami mengadakan kegiatan event dan pelatihan, bersifat daerah maupun nasional. FTI Sumatera Utara sangat aktif dalam kegiatannya," ujar Ketua Umum (Ketum) FTI Sumatera Utara, Yopie War.
"Namun, Juni kemarin kami dibekukan oleh PP FTI pimpinan Joko Warsito, dengan alasan tidak masuk akal karena kami tidak mempunyai atlet."
"Padahal setiap tahunnya kami buat event, selalu ada kegiatan pembinaan dan pelatihan. Bagaimana mungkin program kami jelas setiap tahunnya diadakan, kami tidak punya atlet."
"Pembekuan FTI Sumatra Utara melanggar AD/ART, tidak ada pembekuan Pengprov FTI dengan dasar perolehan ada atau tidaknya atlet. Harusnya berkaitan dengan pembentukan Pengcabnas."
"Kami sudah terbentuk sekitar 10 pengcab kabupaten/kota di Sumatra Utara. Itu sudah memenuhi syarat, tetapi KONI Sumatra Utara belum menerima kami, tidak ada penjelasan soal ini juga dari mereka," Yopie War menegaskan.
Hal senada juga dilontarkan Ketum FTI Jateng, Suryati Azizah. Ia mengatakan PP FTI membekukan pengprov seperti Sumatera Utara yang masih aktif tanpa kejelasan pasti.
Padahal Pengprov Sumatera Utara itu menyelenggarakan Sibolga Triathlon setiap tahunnya. Selain itu, ada juga pelatihan atlet dan pelatih.
"Pengprov Papua juga mengalami masalah. Sebelumnya, mereka dipimpin bapak Toni Were, namun saat mau ekshibisi PON tiba-tiba diganti. Hal-hal itu sering dilakukan PP FTI, mengambil keputusan sepihak," kata Suryati Azizah.
Kemudian persoalan kedua selama kurun waktu empat tahun, tidak adanya program dari PP FTI pimpinan Joko Warsito.
Selama ini PP FTI mengatasnamakan sepihak program pengprov sebagai program mereka.
"Perihal kegiatan PP FTI Joko Warsito 2019-2023 ini tidak ada program kegiatan apa pun, event atau kepelatihan. Mereka mengharapkan event dibuat komunitas dan pengprov. Mereka telah gagal total," ucap Yopie War.
Ketiga adalah mengenai keputusan PP FTI yang selalu melanggar AD/ART. Mereka tidak menjalankan keputusan Rakernas soal Musyawarah Nasional (Munas) PP FTI segera dilakukan, karena masa jabatan Joko Warsito telah habis.
Namun, PP FTI justru mengajukan surat perpanjangan kepengurusan ke Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) selama tiga bulan.
Terkait hal tersebut, mayoritas pengprov ingin segera dilaksanakan Munas PP FTI untuk memilih Ketum baru.
Hal ini dilakukan agar program PP FTI bisa hidup kembali, meraih prestasi di kancah nasional dan internasional.
"Harapan kami Munas digelar, ketum baru dapat membina atlet dan mengatur manajemen organisasi ke depannya lebih baik lagi. PP FTI saat ini gagal total," tutur Yopie War.
"Memberangkatkan atlet saja tidak. Atlet berangkat itu karena kegiatan KONI Pusat atau Kemenpora, PP FTI tidak kerja sama sekali, membina atlet itu para pelatih. Mereka tidak punya anggaran membina atlet, tidak layak Joko Warsito memimpin PP FTI," Yopie War memungkasi.
