SKOR.id - Tak bisa dimungkiri, prestasi taekwondo Indonesia dalam beberapa tahun terakhir begitu merosot. Maka itu, kepengurusan Pengurus Besar Taekwondo Indonesia (PB TI) di bawah kepemimpinan Thamrin Marzuki menuai kritik tajam.
Salah satu kesalahan paling fatal yang pernah dilakukan kepengurusan di bawah Thamrin Marzuki adalah, tidak tampilnya atlet taekwondo Indonesia pada babak kualifikasi Olimpiade 2020 Tokyo (yang digelar pada 2021 lantaran pandemi, red.) karena masalah administrasi.
Hal itu yang menjadi pemicu kuat para pemilik suara menggaungkan calon baru untuk menjadi Ketua Umum PB TI periode 2023-2027 pada Munas PB TI yang akan digelar di Sentul, Bogor, Jawa Barat, 4-5 September 2023.
“Saya sepakat dengan mantan Ketua Harian PB TI Zulkifli Tanjung yang menyebutkan kegagalan atlet Indonesia tampil di babak kualifikasi karena masalah administrasi itu kesalahan fatal. Sebagai Ketua Umum PB TI, harusnya Pak Thamrin sudah mundur bukan malah melanjutkan kepemimpinanya," ucap Harrison Ginting, Ketua Pengprov TI Riau.
Salah satu calon baru yang diapungkan oleh para pemilik suara adalah Richard Tampubolon. Lelaki berusia 54 tahun itu kini menjabat sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan III dengan pangkat Letjen TNI.
“Pak Richard Tampubolon itu mendapat dukungan penuh dari 28 Pengprov TI. Itu sudah menjadi fakta bahwa kehadiran Thamrin Marzuki tidak diinginkan untuk melanjutkan kepemimpinannya di periode kedua. Kami solid untuk menjadikan Pak Richard Tampubolon sebagai orang nomor satu di taekwondo Indonesia," kata Hengky Ricardo Pelaka, Ketua Pengprov TI Maluku.
Hal senada juga dilontarkan Harrison Ginting.
"Ya, Pengprov TI Riau sudah sejak awal tidak menginginkan Thamrin Marzuki meneruskan kepemimpinannya. Dan, kami menganggap Pak RT (Richard Tampubolon) figur yang tepat dan punya kemampuan membawa prestasi taekwondo Indonesia jauh lebih baik,” ujar Harrison.
Namun begitu, Ricky maupun Harrison menduga adanya upaya pengganjalan terhadap Richard Tampubolon untuk mencalonkan diri sebagai Ketua Umum PB TI 2023-2027. Menurut mereka, hal itu terlihat dengan dibentuknya Tim Penjaringan dan Penyaringan (TPP) yang sengaja dibentuk PB TI tanpa melibatkan Pengprov TI.
"Pembentukan TPP itu sudah menyalahi aturan organisasi karena tanpa ada unsur Pengprov TI sebagai pemilik sah suara,” kata Ricky.
“Yang lebih aneh lagi, PB TI menggelar Pra-Munas di Jakarta, 7 Agustus 2023 dengan hanya melibatkan 6 Pengrov TI yang merupakan pendukungnya saja. Kita hanya dikirim undangan saja tapi seolah-olah kehadiran 6 Pengprov TI itu mewakili semua Pengrov TI," Ricky menambahkan.
