SKOR.id - Prestasi taekwondo Indonesia bisa dibilang dalam beberapa tahun terakhir menurun. Hal itu yang membuat mantan Ketua Harian Pengurus Besar Taekwondo Indonesia (PBTI), Zulkifli Tanjung, angkat bicara.

Zulkifli menilai, itu tidak terlepas dari kurang baiknya pengelolaan PBTI di bawah pimpinan Thamrin Marzuki (2019-2023). Zulkifli, yang juga mantan atlet nasional taekwondo, ini sebenarnya pada periode tersebut menjabat sebagai Wakil Ketua Umum (Waketum) PBTI. Tapi, dia memilih mundur. 

Tadinya pun, dia tidak ingin terlalu banyak bicara mengenai situasi yang terjadi di PBTI saat ini. Namun situasi organisasi yang dirasa olehnya sudah tidak kondusif lagi, dan dikhawatirkan bisa semakin memperpuruk prestasi taekwondo Indonesia, dia akhirnya buka suara.

Yang perlu menjadi catatan penting, kata Zulkifli Tanjung, adanya sejarah buruk di mana atlet taekwondo Indonesia tidak bisa tampil di babak kualifikasi Olimpiade 2020 Tokyo karena permasalahan administrasi. Ketiga atlet yakni Mariska Halinda (kelas 49kg), Muhammad Basam Raihan (58kg) dan Adam Yazid Ferdiansyah (68kg) tidak bisa bertanding meskipun sudah tiba di Amman, Yordania, tempat digelarnya Kualifikasi Olimpiade Tokyo. 

"Ini adalah kesalahan paling fatal yang tidak bisa dimaafkan karena tampil di babak kualifikasi Olimpiade adalah mimpi semua atlet taekwondo. Tetapi, mimpi mereka terhapus bukan karena dikalahkan lawan dalam pertandingan namun terganjal masalah administrasi," kata Zulkifli Tanjung.

Ternyata kejadian atlet tidak bisa bertanding (diskualifikasi) itu bukan yang pertama. Sebelumnya, ada 1 (satu) atlet putra junior terkena diskualifikasi karena kelebihan berat badan saat tampil di Kejuaraan Taekwondo Asia 2019 di Yordania. 

"Sejak saya menjadi atlet hingga aktif menjadi pengurus PBTI tidak pernah ada atlet terkena diskualifikasi terkait kelebihan berat badan atau permasalahan administrasi dan itu pasti sanksinya berat terhadap official team maupun pengurus bila hal ini terjadi,” ujarnya. 

Kemudian, pada SEA Games 2019 di Filipina, tim taekwondo tidak mendapatkan medali emas. Sedangkan pada SEA Games 2021 Vietnam, taekwondo hanya menyumbangkan 1 medali emas lewat Muhammad Bassam. Hasil yang sama juga diraih pada SEA Games 2023 Kamboja melalui Megawati Tamesti Maheswari.

"Semua ini harusnya menjadi catatan penting bagi Ketua Pengprov TI se-Indonesia karena nasib taekwondo berada di tangan mereka yang menjadi pemilik suara,” ucap Zulkifli. 

“Begitu juga dengan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Bapak Dito Ariotedjo, sebagai penanggung jawab tertinggi olahraga Indonesia harus menjadikan catatan penting apalagi persiapan taekwondo menuju babak kualifikasi Olimpiade 2021 Tokyo lalu itu menggunakan anggaran negara," dia menambahkan.

Secara prestasi, Zulkifli pun membandingkan masa Kepengurusan Thamrin Marzuki dengan ketika PBTI masih dipimpin Marciano Norman (2011-2015 dan 2015-2019).

Pada era Marciano Norman, taekwondo merupakan salah satu cabor yang selalu menjadi andalan sebagai penyumbang medali emas dalam kegiatan multievent dan juga selalu memenuhi target pencapaian prestasi bagi Kontingen Indonesia pada SEA Games 2015 dan 2017 serta Asian Games 2018. 

Tercatat, hampir 40 persen dengan sistem kuota atlet dari jumlah medali emas (Kyorugi) yang diperebutkan di SEA Games 2015 dan SEA Games 2017 selalu dapat diraih oleh ti taekwondo Indonesia. 

“Bahkan kita juga sukses mencetak prestasi atlet Delfia Rosmaniar yang tercatat sebagai penyumbang medali emas pertama bagi Kontingen Merah Putih di Asian Games 2018 Jakarta," ujar Zulkifli Tanjung. 

Kritik Munas PBTI

Ketika disinggung dengan rencana Musyawarah Nasional (Munas) PBTI yang akan digelar di Jakarta, 4 September 2023, Zulkifli mengkritik ada upaya pelaksanaan untuk mengarahkan kepada calon tunggal. 

Dia pun sudah mendengar adanya pemberitahuan PBTI tentang pembentukan Tim Penjaringan dan Penyaringan bakal calon Ketua Umum PBTI  periode 2023-2027 di Munas  nanti. Begitu juga dengan persyaratan menjadi bakal calon Ketua Umum PBTI yang harus mendapat surat dukungan tertulis minimal 30% surat dukungan suara sah dari 34 Pengurus Provinsi.

“Saya menganggap persyaratan ini hal yang wajar dalam setiap pelaksanaan Munas. Tetapi, saya sangat menyayangkan adanya manuver yang dilakukan untuk mengganjal surat dukungan terhadap bakal calon lain," ucapnya. 

"Menurut pendapat saya sesuatu yang dipaksakan itu pasti tidak akan baik hasilnya. Harusnya diberikan juga kesempatan bakal calon lain untuk bertarung di Munas nanti dan tak perlu dihalangi. Biarlah pemilik suara (Pengprov TI) yang menentukan pilihan dengan melihat visi dan misi serta rekam jejak dan reputasi bakal calon ketua umum PBTI," dia menjelaskan.

Zulkifli juga mengungkapkan adanya kejanggalan terkait pembentukan Tim Penjaring dan Penyaringan yang semua personelnya hanya diisi pengurus PBTI. Bahkan personel Tim Penjaringan ini sangat aktif ikut meminta surat dukungan ke Pengprov-Pengprov untuk mendukung salah satu calon (petahana). 

"Kejadian ini pertama kali sejak PBTI berdiri dan sangat tidak terpuji. Seharusnya Munas dilaksanakan dengan fair dan sportif serta dijadikan momentum untuk mencari kandidat calon Ketua Umum PBTI yang terbaik untuk kemajuan prestasi taekwondo Indonesia," Zulkifli memungkasi.