Bukan Hanya Doping, LADI Klaim Ada Masalah Administrasi dengan WADA

LADI mempunyai dua masalah dengan WADA, yakni terkait doping dan administrasi.
Wakil Ketua LADI, Rheza Maulana Syahputra, mengatakan ada masalah administrasi dan pelaporan yang belum selesai sejak 2017 dan 2019.
Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali menilai sanksi WADA adalah masalah serius dan tak boleh terulang.

SKOR.id - Permasalahan antara Badan Anti-Doping Dunia (WADA) dan Lembaga Anti-Doping Indonesia (LADI) ternyata berbuntut panjang.

Sebagai informasi, per 7 Oktober 2021, Indonesia tak bisa mengibarkan bendera Merah Putih karena tak patuh dalam laporan doping.

Salah satunya adalah keberhasilan Indonesia menjuarai Thomas Cup 2020, 17 Oktober lalu, tanpa kibaran bendera Merah Putih.

Namun, selain dianggap tak patuh dalam urusan laporan doping, LADI mengungkap ada masalah lain yang terkait dengan administrasi.

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua LADI, Rheza Maulana Syahputra. Ada masalah administrasi yang belum selesai sejak 2017 dan 2019.

LADI memohon maaf kepada masyarakat Indonesia, dalam masa kepengurusan baru, belum bisa mengurai masalah-masalah sebelumnya.

"Bisa dikatakan ada miss komunikasi saat pergantian kepemimpinan karena di tahun ini saja awal semester di enam bulan, sudah tiga kali ganti kepengurusan," ujarnya.

"Tidak ada tongkat estafet yang diberikan sehingga kami ini masih meraba-raba, darimana harus memulai, mau kemana, lalu apa saja masalah yang ada."

Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali menganggap sanksi WADA kepada Indonesia sebagai masalah yang sangat serius.

Zainudin Amali pun meminta dilakukannya investigasi agar masalah serupa tak terjadi di kemudian hari hingga mencoreng citra Indonesia.

"Terus terang, untuk saya masalah (WADA) ini adalah serius. Harus ada investigasi yang bertujuan untuk mengetahui kenapa sanksi ini bisa terjadi," katanya.

Zainudin memberi keleluasaan kepada Ketua Tim Akselerasi dan Investigasi Sanksi WADA, Raja Sapta Oktohari, untuk menyelesaikan masalah ini.

Termasuk untuk mengundang pihak-pihak yang profesional seperti Kepolisian dan sebagainya agar masalah ini tidak terulang.

"Selanjutnya, kejadian semacam ini tidak boleh lagi terulang ke depan. Dan, kita tahu siapa yang harus bertanggungjawab untuk ini," ucap Zainudin.

"Ketua Tim Pak Okto saya beri keleluasaan untuk mengundang pihak-pihak terkait. Nantinya rekomendasi dari tim yang akan kita tindaklanjuti."