Ada Carut Marut Kebijakan di Tengah Ancaman Banjir Kawasan Sirkuit Mandalika

Banjir yang menggenangi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika kini menjadi sorotan banyak pihak.
Pasalnya, bencana ini terkait dengan kesiapan KEK Mandalika menjadi tuan rumah ajang internasional, salah satunya MotoGP.
Kini, Pemerintah Daerah Lombok Tengah mendapat pekerjaan rumah (PR) besar untuk memastikan KEK Mandalika bebas ancaman banjir.

SKOR.id - Bencana Banjir menerjang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Lombok Tengah, pada Sabtu (30/1/2021) malam hingga Minggu pagi WITA.

Kejadian ini mencuri perhatian banyak pihak. Pasalnya, KEK Mandalika dipersiapkan menjadi salah satu ikon terbaru pariwisata Indonesia.

Sirkuit Mandalika yang menjadi ikon besar kawasan ini bahkan dipersiapkan untuk menjadi salah satu tuan rumah ajang balapan motor bergengsi, MotoGP dan World Super Bike Championship.

Dengan terjadinya banjir pada akhir pekan lalu, beberapa strategi untuk "melindungi" Sirkuit Mandalika agar tidak kebanjiran di masa depan.

Laporan dari laman Suara NTB menyebut ada dua hal yang menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pertama, Pemerintah Pusat melalui Kementrian PUPR telah membangun pengelak banjir sepanjang 4-5 km dekat Sirkuit Mandalika.

Kedua, Pemerintah Daerah Lombok Tengah kini ditekan untuk menyusun Peraturan Daerah (Perda) untuk mengendalikan pembangunan di daerah penyangga.

Pasalnya, pembangunan daerah penyangga disebut menjadi faktor besar terjadinya banjir.

"Perlu pengendalian pembangunan di daerah penyangga melalui Perda atau peraturan kepala daerah. Jangan sampai nanti kalau sudah tak bisa dikendalikan baru ditertibkan," kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) NTB, H. Sahdan, S.T., M.T., kepada Suara NTB.

Munculnya "Hutan Jagung"

Laporan lain dari media lokal Inside Lombok menyebut bahwa terjadi kerusakan hutan di kawasan Lombok Tengah.

Sejumlah kawasan hutan lindung di sekitar desa Kuta yang juga menjadi lokasi pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika sudah gundul dan beralih fungsi.

Keterangan Kepala Bidang Penataan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Lombok Tengah, H. Lalu Muhammadun, menyebut beberapa kawasan hutan telah beralih menjadi kawasan pertanian.

“Karena tidak ada hutan. Hutan jagung baru ada, bukan hutan lindung”, kata Lalu.

“Bukit yang ada di samping jalan ke Kuta itu kan hutan lindung itu. Sekarang di sana tidak ada kayu."

Namun, alih fungsi hutan yang terjadi disebut menjadi kebijakan pemerintah provinsi, bukan lagi milik Pemerintah Kabupaten.

"Wilayah desa Kuta ini kan dikelilingi oleh hutan lindung. Kami tidak bisa melarang orang untuk menggunakan hutan lindung karena ada Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)," kata Lalu.

"Saya berani ngomong begini walaupun provinsi keberatan. Tapi itu memang fakta di lapangan."

Ikuti juga Instagram, Facebook, dan Twitter dari Skor Indonesia.