• Ketua Umum Ikatan Sarjana Olahraga Republik Indonesia (ISORI), Syahrial Bakhtiar, mendukung langkah Kemenpora mengusut tuntas skandal WADA dengan LADI.
• Syahrial Bakhtiar mendukung upaya menyeret penyebab skandal LADI ke jalur hukum.
• ISORI juga menyinggung MoU LADI kepengurusan lama dengan Panitia PON XX Papua 2021.

SKOR.id - Gagal berkibarnya bendera Merah Putih di podium juara Thomas Cup 2020 mendapat perhatian dari Ikatan Sarjana Olahraga Republik Indonesia (ISORI).

Bendera Merah Putih dilarang berkibar ketika tim bulu tangkis putra Indonesia juara Thomas Cup 202 karena Lembaga Anti Doping Indonesia (LADI) mendapat sanksi dari Badan Anti Doping Dunia (WADA) karena tidak patuh aturan anti-doping dunia.

Ketua Umum ISORI, Syahrial Bakhtiar, mendukung pun upaya Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) yang telah membentuk satuan tugas untuk menginvestigasi masalah tersebut.

Menurut Syahrial, langkah Menpora Zainudin Amali untuk menyeret oknum penyebab skandal LADI ke jalur hukum.

"ISORI mendukung niat Menpora Amali membawa persoalan sanksi doping tersebut ke jalur hukum apalagi kami mencium ada bau tidak sedap di balik sanksi WADA terhadap LADI," ucap Syahrial dilansir dari laman Kemenpora.go.id.

"Dugaan kami ada oknum yang sengaja mencoba mencari sesuatu, antara lain keuntungan di balik semua ini. Dan, saya heran sampai ada yang tega mengorbankan kepentingan negara."

ISORI juga meyakini bahwa sanksi WADA bukan dikarenakan kelalaian pengurus baru LADI tahun ini maupun kelambanan Kemenpora.

"ISORI tidak ragu dengan komitmen Menpora Amali. Begitu juga dengan reputasi dr Rheza Maulana dan Ketua LADI dr Mustafa Fauzi," Syahrial menjelaskan.

"Bahkan, ISORI yakin di bawah kepemimpinan keduanya LADI akan lebih baik ke depan," lanjutnya.

Syahrial justru menyoroti informasi bahwa pengurus lama LADI di bawah kepemimpinan dr Zaini Khadfi Saragih yang tidak memberikan username kepada pengurus LADI yang baru untuk masuk ke Centra Complience Code atau pusat data lembaga.

ISORI juga menyoroti isi kerja sama antara pengurus lama LADI dengan Panitia Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua 2021, termasuk monopoli botol urine untuk sampel anti-doping.

"Kok MoU tidak bisa diadendum meski sudah ada pergantian pengurus LADI. Bukankah ini pelanggaran administrasi negara," Syahrial menerangkan.

"Dugaan pengarahan ke salah satu produk ini juga patut ditelusuri mengingat harganya terlalu tinggi. Harusnya penggunaan botol urine itu dilelang mengingat nilainya cukup tinggi dan bukan dimonopoli."

Rekap Hasil Denmark Open 2021: Indonesia Loloskan 6 Wakil ke 16 Besar https://t.co/NsIOheICao— SKOR.id (@skorindonesia) October 19, 2021

Berita Kemenpora Lainnya:

Menpora Apresiasi Kinerja PP PBSI, Pembinaan hingga Tata Kelola Organisasi

Bukan Hanya Doping, LADI Klaim Ada Masalah Administrasi dengan WADA