- Koordinator Save Our Soccer Akmal Marhali menyebut wakil pemerintah jadi Ketua Panpel Piala Dunia adalah hal biasa.
- Dikatakan Akmal Marhali, ditunjuknya Menpora Zainuddin Amali adalah kode dari Presiden supaya Kemenpora unjuk gigi.
- Menurut Akmal, sejatinya tidak ada pengambilalihan kepanitiaan dari PSSI oleh Pemerintah.
SKOR.id - Keputusan Presiden Joko Widodo menetapkan Menpora Zainuddin Amali, sebagai Ketua Panitia Penyelenggara Piala Dunia U-20 atau Indonesia FIFA U-20 World Cup Organizing Committe (INAFOC) dikatakan pengamat sepak bola Save Our Soccer Akmal Marhali sebagai tantangan tersendiri.
Ditunjuknya Zainuddin Amali sebagai Ketua INAFOC dinilai sebagai kode dari Presiden Joko Widodo agar Kemenpora unjuk gigi di tengah isu reshuffle kabinet.
"Sejauh ini belum kelihatan akselerasi Kemenpora dalam urusan olahraga. Jadi, ditunjuknya Menpora sebagai Ketua Panpel juga menjadi ujian sekaligus pembuktian," Akmal mengatakan.
Akmal juga menilai bahwa keterlibatan pemerintah dalam penyelenggaraan Piala Dunia merupakan hal biasa.
Pada Piala Dunia 2018 di Rusia, ketua panitianya adalah Vitaly Mutko yang merupakan pejabat pemerintah tepatnya deputi Perdana Menteri Rusia.
Lalu saat Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan, Ketua panpel dipegang oleh Danny Jordan yang juga perwakilan pemerintah. Hal itu dilakukan untuk efektivitas dan memperpendek proses birokrasi.
Maklum, pendanaan Piala Dunia, utamanya soal persiapan infrastruktur, akomodasi, dan transportasi, menjadi tugas negara.
Presiden FIFA, Gianni Infantino, bahkan lewat suratnya kepada Presiden Jokowi, 30 Januari 2019, memberikan pesan agar pemerintah Indonesia mempersiapkan perhelatan Piala Dunia U-20 dengan paripurna.
Utamanya menyangkut fasilitas stadion, lapangan latihan, akomodasi, dan transportasi bahkan bila diperlukan pembiayaan menggunakan dana APBN.
Tapi, untuk urusan teknis sepak bola, dikatakan Akmal, semisal terkait penjadwalan dan aturan pertandingan, komunikasi tetap kepada federasi dalam hal ini PSSI.
Jadi menurut Akmal tidak ada pengambilalihan kepanitiaan. Lebih tepatnya adalah penyempurnaan panitia dengan menggabungkan unsur dari pemerintah dan federasi.
"Dengan diambil alihnya beban persiapan infrastruktur oleh pemerintah, PSSI bisa fokus dalam mempersiapkan timnas Indonesia. Tapi, yang perlu diingat bersama adalah jangan sampai pendanaan perhelatan Piala Dunia menjadi ajang korupsi," kata Akmal.
"Penggunaan dana harus tepat sasaran dan tepat guna. Ini menjadi pertaruhan bagi Pemerintahan Jokowi, utamanya Kemenpora. Jangan sampai usai perhelatan ada yang tersangkut kasus korupsi seperti menteri sebelumnya," Akmal memungkasi.
Ikuti juga Instagram, Facebook, YouTube, dan Twitter dari Skor Indonesia.
SK Terbaru PSSI Tak Jelas, PSS Sleman Statis Soal Kontrak Pemainhttps://t.co/hOGnjkUxFj— SKOR Indonesia (@skorindonesia) July 2, 2020
Berita Piala Dunia U-20 2021 Lainnya:
Soal Penonton di Piala Dunia U-20 2021, Menpora Serahkan ke FIFA
Menpora Zainudin Amali Hati-hati soal Anggaran Piala Dunia U-20 2021
GBLA yang Megah tapi Tak Jadi Venue Piala Dunia U-20, Akses Jalannya Bermasalah
