SKOR.id - Pertandingan antara Persib Bandung dan Persija Jakarta., menjadi salah satu laga seru di pekan ke-28 Liga 1 2023-2024.
Laga klasik yang dijuluki Derbi Indonesia ini akan dimainkan di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Sabtu (9/3/2024) sore WIB.
Sayang sekali, partai akbar ini mengharuskan Bobotoh menonton di rumah karena Persib Bandung mendapatkan sanksi tanpa penonton.
Berdasarkan hasil sidang Komite Disiplin PSSI, tanggal 1 Maret 2024, Persib Bandung, mendapat hukuman larangan menyelenggarakan pertandingan dengan penonton sebanyak 1 pertandingan saat menjadi tuan rumah dan denda Rp25 juta.
Hukuman itu dijatuhkan usai adanya kerusuhan saat laga Persib vs PSIS, 27 Februari 2024.
Sementara PSIS juga mendapatkan hukuman denda Rp25 juta karena adanya suporter mereka yang hadir dalam pertandingan melawan Persib. Padahal, secara aturan masih belum diperbolehkan suporter tim tamu hadir di stadion pada Liga 1 musim ini.
Sejatinya Persib sudah melakukan banding, namun banding tersebut ditolak Komite Banding PSSI.
Lantas yang menjadi pertanyaan, apakah larangan away untuk suporter tamu usai Pemilu 2024 perlu ditinjau ulang?
Skor.id berhasil mewawancarai beberapa tokoh penting kelompok suporter terkait regulasi pelarangan suporter away ini, apakah masih relevan diterapkan atau tidak.
Menurut Tobias Ginanjar selaku Ketua Viking Persib Club, regulasi pelarangan suporter tamu harus dievaluasi ulang,
"Setelah tahun politik berlalu, setelah KPU menetapkan hasil pemilu, saya rasa situasinya lebih kondusif. Jadi mudah-mudahan ada peninjauan kembali terkait regulasi ini," ujar Tobias Ginanjar.
Tobias juga berharap sebelum kompetisi musim depan bergulir, regulasi larangan suporter tamu hadir sudah dicabut sehingga para suporter bisa bersilaturahmi kembali.
Hal senada juga dituturkan Ketua Umum The Jakmania, Diky Soemarno.
Menurut Diky, Seharusnya sudah tidak ada lagi larangan suporter tim tamu. Karena semua kembali lagi pada penanganan dan pencegahan berdasarkan tingkat risiko yang terjadi. Klub, suporter, dan penanggung jawab keamanan pasti paham pada risiko-risiko yang terjadi.
"Karena kita masih dalam kondisi pasca-pemilu di mana prosesnya belum selesai sampai akhir, saya juga paham adanya pencegahan-pencegahan. Karena sebagai warga negara juga, kita perlu untuk mendorong kesuksesan pemilu di Indonesia di setiap sisi," ujar Diky.
Sekjen Presidium Nasional Suporter Sepak bola Indonesia (PNSSI), Richard Achmad, juga meminta peraturan pelarangan suporter untuk away ditinjau ulang.
"Menurut saya pasca selesainya pemilu baiknya situasi serta pelarangannya suporter untuk away sudah tidak layak diterapkan, dan sudah seharusnya peraturan ini ditinjau ulang," kata Richard.
Sementara Sadakati Sukma selaku Sekjen Red Gank, mengatakan untuk saat ini tidak ada urgensi untuk melakukan pelarangan away bagi suporter.
"Kalau saya melihat, justru sepak bola selama ini bisa menyatukan begitu banyak perbedaan. Ini harus menjadi PR (pekerjaan rumah) kita semua. Kami di Makassar malah selama ini senang kalau suporter tamu yang hadir, karena itu akan menambah keakraban antarsuporter," jelasnya.
Sementara itu, jawaban tegas kami dapatkan dari Agoes Warsoep, Presiden Pasoepati.
"Aturan larangan suporter away itu dari sebelum Pemilu pun tidak layak diterapkan mas," katanya melalui pesan singkat kepada Skor.id.
Mantan Ketua Slemania, Rengga Dian Senjaya, mengatakan hal serupa.
Menurutnya, sejak dari awal peraturan ini dikeluarkan sangat tidak efektif. hal itu bisa dilihat dari masih banyaknya suporter yang tetap away.
"Karena kami sendiri tidak dapat mencegah gelombang keinginan dari suporter untuk away. Jadi peraturan ini sebenarnya tidak layak lagi untuk diterapkan. Mau mencegah untuk alasan apalagi? Saya cuma menyarankan kepada PT LIB untuk mencabut peraturan ini," tegas Rengga.
