- Ketua Umum PP IMI, Bambang Soesatyo, buka suara terkait tudingan pelanggaran HAM di proyek Sirkuit Mandalika.
- Bamsoet, sapaannya, menegaskan pembangunan sirkuit dilakukan dengan menaati aturan yang berlaku.
- Tudingan melanggar HAM dianggap tak masuk akal karena Indonesia merupakan anggota Dewan HAM PBB.
SKOR.id - Pemerintah Indonesia melalui Ikatan Motor Indonesia (IMI) membantah tudingan pelanggaran HAM dalam pembangunan Sirkuit Mandalika.
Bola panas terkait isu pelanggaran HAM dalam proyek Sirkuit Mandalika terus bergulir hingga memaksa IMI buka suara.
Ketua Umum PP IMI, Bambang Soesatyo, menegaskan pembangunan Sirkuit Mandalika telah dilakukan sesuai prosedur.
"Dua hari lalu, saya bersama tim FIM dan Dorna Sports sudah melihat langsung proses pembangunan sirkuit," ujarnya dikutip dari Motorsport.
"Tidak ada satu pun pelanggaran HAM atau tindakan paksa merampas tanah warga yang terdampak proyek (Sirkuit Mandalika)."
"Semuanya berjalan sesuai dengan aturan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (di Indonesia)."
Bamsoet, sapaannya, juga menganggap tidak masuk akal jika Pemerintah Indonesia sampai dituduh melanggar HAM.
Hal ini dikarenakan peran Indonesia sebagai anggota Dewan HAM PBB untuk periode 2020-2022.
"Pernyataan tersebut sama sekali tidak benar. Pembebasan lahan dilakukan melalui mediasi secara transparan dengan melibatkan tim independen."
"Kalau memang terjadi pelanggaran HAM, pasti sudah ada gejolak di Mandalika. Masyarakat akan protes beramai-ramai."
"Faktanya, itu tidak ada. Komnas HAM pun tidak pernah menyebutkan adanya pelanggaran HAM di proyek Sirkuit Mandalika," tuturnya.
View this post on Instagram
Sebelumnya, ramai diberitakan adanya tudingan pelanggaran HAM dalam proyek pembangunan Sirkuit Mandalika.
Salah seorang jurnalis PBB untuk hak asasi manusia, Olivier de Schutter, menyebut Indonesia melakukan perusakan rumah dan ladang penduduk.
Tak hanya itu, pengembang juga dinilai tak memberi kompensasi yang menjadi kewajiban mereka kepada warga yang tergusur.
"Sudah bukan waktunya membangun sirkuit dan infrastruktur wisatawan yang hanya memberi keuntungan bagi segelintir orang."
"Saya ingin mendorong Pemerintah Indonesia untuk lebih menghormati hukum dan hak asasi manusia," tulis Schutter dalam laporannya akhir Maret lalu.
Ikuti juga Instagram, Facebook, dan Twitter dari Skor Indonesia.
View this post on Instagram
Berita MotoGP lainnya:
Pacar Valentino Rossi Buka Suara soal Pelecehan Seksual di MotoGP
Terdampak Lockdown, MotoGP Prancis 2021 Berlangsung Tanpa Penonton
Dapat Lampu Hijau, Marc Marquez Siap Comeback di MotoGP Portugal 2021
