Jurnalis PBB Sebut Pembangunan Sirkuit Mandalika Langgar HAM

Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) turut mengawasi pembangunan Sirkuit Mandalika, Nusa Tenggara Barat.
Dalam laporan salah satu jurnalisnya, pengelola Sirkut Mandalika disebut melakukan pelanggaran hak asasi manusia.
Salah satu yang disoroti adalah tidak adanya kompensasi memadai untuk warga yang tanahnya tergusur.

SKOR.id - Baru juga diumumkan bakal jadi tuan rumah MotoGP 2022, pengelola Sirkuit Mandalika disebut melanggar HAM oleh jurnalis PBB.

Kabar gembira datang bagi penggemar balap motor di Indonesia ketika MotoGP Indonesia dipastikan masuk kalender MotoGP 2022.

Kepastian tersebut diunggah akun Instagram MotoGP, Jumat (9/4/2021). "Progres (pembangunan) sirkuit jalan raya Mandalika berlanjut."

"Kami tidak sabar untuk mengunjungi Indonesia pada 2022 untuk melakoni lap pertama (MotoGP)," demikian keterangan MotoGP.

Namun, di tengah euforia kembalinya MotoGP ke Indonesia, muncul kabar tak sedap. Bahkan, dari dunia internasional.

Dikutip dari media Italia, Tuttomotoriweb, pembangunan sirkuit jalan raya MotoGP pertama ini dalam sorotan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).

Jurnalis khusus PBB untuk hak asasi manusia, Olivier De Schutter, menyebut ada dugaan pelanggaran HAM dalam pembangunan Sirkuit Mandalika.

Dalam laporan yang ditulisnya, akhir Maret lalu, Schutter mengecam karena ada penggusuran rumah dan lahan dalam proyek ini.

Schutter mengaku dapat informasi dari sumber terpercaya bahwa pembangunan sirkuit juga menghancurkan sumber air dan situs budaya serta agama.

View this post on Instagram

A post shared by MotoGP (@motogp)

"Proyek Mandalika mempertaruhkan komitmen Pemerintah Indonesia atas perlindungan HAM," tulis Schutter dalam laporannya.

Atas laporan ini, PBB disbeut telah menghubungi Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) untuk mendapat kejelasan.

Hal ini terkait adanya dugaan aliran dana dari AIIB yang masuk ke proyek Sirkuit Mandalika.

Padahal, menurut Schutter, banyak penduduk lokal yang hingga sekarang belum menerima kompensasi atas lahan mereka yang tergusur.

Hal inilah yang jadi poin pemberat dalam tuduhannya terkait pelanggaran hak asasi manusia dalam pembangunan Sirkuit Mandalika.

"Kini, sudah bukan waktunya lagi membangun sirkuit dan infrastruktur wisatawan yang hanya memberi keuntungan bagi segelintir orang."

"Seluruh masyarakat harus merasakan dampak positifnya, bukan hanya kelompok tertentu yang menguasai ekonomi."

"Saya ingin mendorong pemerintah Indonesia untuk lebih menghormati hukum dan hak asasi manusia," ujar Schutter dalam tulisannya.

Hingga saat ini, belum ada tanggapan dari Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) selaku pengembang proyek Sirkuit Mandalika.

Adapun "serangan" ini bukan satu-satunya yang pernah diterima pihak pengelola sepanjang proses pembangunan sirkuit.

Media otomotif Jerman, Speedweek, juga menemukan keterlambatan pembayaran kompensasi dalam investigasi khusus pada 2020.

Ikuti juga Instagram, Facebook, dan Twitter dari Skor Indonesia.

View this post on Instagram

A post shared by Skor Indonesia (@skorindonesia)

Berita MotoGP lainnya:

THE LATEST