- Jaya Hartono merespons hasil rapat virtual para petinggi klub Liga 2 2020 bersama PSSI dan PT LIB.
- Menurut Jaya Hartono kalau kompetisi dihentikan, PSSI dan PT LIB harus siapkan turnamen pengganti Liga 2 2020.
- PSCS Cilacap belum bertanding pada Liga 2 2020, walau kompetisi kasta kedua Liga Indonesia telah jalan sepekan.
SKOR.id - Pelatih PSCS Cilacap, Jaya Hartono merespons hasil rapat virtual antara PSSI dan PT Liga Indonesia Baru (LIB) bersama para petinggi klub Liga 2 2020, Jumat (29/5/2020).
Dari 22 petinggi klub yang ikut serta dalam rapat membahas nasib kompetisi itu, 20 di antaranya mengutarakan pendapat agar Liga 2 2020 dihentikan.
Artinya, hanya dua klub Liga 1 2020 yang ingin kompetisi kasta kedua Liga Indonesia musim ini tak diberhentikan.
"Kalau itu merupakan keinginan mayoritas petinggi klub, saya rasa mereka yang pasti sudah ada pertimbangan. Terutama, pertimbangan dari kesehatan dan keselamatan," kata Jaya Hartono kepada Skor.id.
Liga Australia Resmi Lanjut dan Ini Keputusan Terbarunyahttps://t.co/zQwyO2Or6j— SKOR Indonesia (@skorindonesia) May 31, 2020
Sampai saat ini belum ada keputusan dari pemerintah pusat mengenai perpanjangan masa darurat pandemi virus corona.
Menurut mantan pelatih Persib Bandung itu jika pemerintah sudah mencabut masa darurat corona, PSSI dan PT LIB langsung mempersiapkan turnamen baru.
"Tetapi kalau memang pemerintah sudah mencabut larangan itu dan sudah bisa normal walaupun ada persyaratan, kalau bisa PSSI segera mengadakan turnamen," ujar Jaya.
Seperti diketahui, Liga 2 2020 baru berjalan satu pekan dan langsung disetop karena wabah corona. Bahkan, tim asuhan Jaya Hartono, PSCS Cilacap belum bertanding.
Berita Liga 2 Lainnya: Liga 2 2020 Belum Pasti, Gelandang Ini Ungkapkan Kerinduan Mendalam
Berita Liga 2 Lainnya: Klub Liga 2 Segera Rancang Pembentukan PT Liga Indonesia Modern
Pada laga pembuka, partai antara Persis Solo menghadapi PSCS Cilacap di Stadion Manahan, Kota Solo ditunda.
Untuk kelanjutan kompetisi baik Liga 1 dan Liga 2 2020, PSSI masih berpedoman dengan keputusan dari pemerintah pusat.