PB Porprov XV Jabar 2026 Buka Suara soal Polemik di Sejumlah Cabor

SKOR.id – Panitia Besar Pekan Olahraga Provinsi (PB Porprov) XV Jawa Barat 2026 memberikan klarifikasi terkait sejumlah persoalan yang menjadi sorotan publik selama penyelenggaraan ajang olahraga multievent tersebut. Mulai dari keterlambatan perlengkapan podium di cabang olahraga BMX, insiden keributan dalam pertandingan kickboxing, dugaan sabotase pada triathlon, hingga pembayaran sewa venue kolam renang.

Koordinator Tenaga Ahli PB Porprov XV Jawa Barat 2026, Paras Sujiwo, menyampaikan bahwa pihaknya terbuka terhadap kritik dan masukan dari masyarakat maupun insan media. Menurutnya, berbagai masukan tersebut menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki kualitas penyelenggaraan Porprov.

“Kami dari PB Porprov sangat menghormati keterbukaan pers dan sangat menghargai kritik serta saran yang diberikan, baik dari rekan-rekan jurnalis maupun masyarakat pada umumnya,” ujar Paras dalam konferensi pers di Media Centre Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Kamis (12/11/2026) siang WIB.

Ia menegaskan, PB Porprov berupaya memberikan penjelasan agar berbagai persoalan yang berkembang dapat dipahami secara utuh dan pemberitaan mengenai penyelenggaraan Porprov tetap berimbang.

Baca Juga: Justin Hubner Akui soal Godaan Persija, Bersyukur Bisa Bertahan di Liga Belanda

Baca Juga: PORPROV XV Jabar 2026 Resmi Dibuka, Dedi Mulyadi Bidik Lahirnya Bintang Olahraga Baru

Terkait polemik Upacara Penghormatan Pemenang (UPP) di cabang olahraga BMX, Paras menjelaskan bahwa persoalan yang terjadi bukan disebabkan tidak tersedianya podium, melainkan keterlambatan pengiriman perlengkapan oleh tim pelaksana.

“Podium itu sudah ada, bukan tidak ada. Semuanya sudah tersedia, hanya ada keterlambatan,” jelasnya.

Paras menyebut kejadian tersebut menjadi evaluasi bagi panitia agar persoalan serupa tidak kembali terulang. Ia juga memastikan sejumlah UPP di cabang olahraga lain telah berjalan sesuai arahan, di antaranya panjat tebing, boxing, dan bulu tangkis.

Persoalan lain yang turut mendapat perhatian adalah pembayaran sewa venue kolam renang. Paras mengakui masih terdapat proses yang belum diselesaikan terkait kerja sama dengan pengelola fasilitas tersebut.

“PB Porprov tidak akan lari dari tanggung jawab. Walaupun mungkin ada beberapa hal yang mengalami keterlambatan, kami akan tetap berkomunikasi dan menyelesaikan semua kewajiban, termasuk pembayaran sewa venue,” katanya.

Paras menambahkan, pihaknya telah melakukan pengecekan terhadap sejumlah kewajiban penyelenggaraan. Pembayaran untuk venue berkuda disebut telah diselesaikan, sedangkan proses terkait kolam renang masih berjalan.

Menanggapi pertanyaan mengenai mekanisme pembayaran, ia menjelaskan bahwa penggunaan fasilitas milik pemerintah umumnya berkaitan dengan mekanisme retribusi. Namun, ia belum dapat memastikan apakah pengelolaan venue kolam renang tersebut menggunakan skema retribusi pemerintah atau pembayaran kepada pihak swasta.

Mengenai keributan yang terjadi dalam pertandingan kickboxing antara kontingen Sukabumi dan Kota Bekasi, Paras menyebut insiden tersebut diduga berawal dari kesalahpahaman antara kontingen dengan wasit dan juri.

Menurutnya, PB Porprov telah melakukan koordinasi dengan kepolisian untuk mengantisipasi potensi keributan di arena pertandingan.

Paras menjelaskan bahwa pihaknya juga berkoordinasi dengan Polres pada malam terjadinya insiden. Kepolisian kemudian menerjunkan personel tambahan untuk membantu pengamanan di lokasi.

Sebagai langkah antisipasi, PB Porprov turut meningkatkan jumlah personel keamanan di cabang olahraga yang dinilai memiliki risiko konflik lebih tinggi.

Salah satu contohnya adalah pertandingan MMA. Semula, panitia menyiapkan 30 personel keamanan. Namun, setelah mempertimbangkan eskalasi dan laporan dari panitia pelaksana, jumlah tersebut ditambah 20 personel sehingga total menjadi 50 personel.

Terkait penunjukan wasit dan juri, Paras menjelaskan bahwa hal tersebut merupakan kewenangan KONI Jawa Barat. PB Porprov sendiri bertanggung jawab terhadap penyediaan sarana dan prasarana serta memfasilitasi kebutuhan panitia lokal.

Ia juga menjelaskan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa hasil pertandingan telah disiapkan melalui dewan hakim di tingkat venue. Apabila pihak yang mengajukan keberatan belum mendapatkan keputusan yang memuaskan, mereka dapat melanjutkan banding ke dewan hakim tingkat pusat.

Untuk mendukung proses tersebut, PB Porprov telah menyediakan ruangan khusus di Hotel Horison agar penyelesaian sengketa dapat berlangsung secara independen.

Selain persoalan kickboxing, PB Porprov juga menanggapi dugaan penyebaran paku payung di lintasan cabang olahraga triathlon.

Paras menilai tindakan tersebut sebagai bentuk kriminalitas karena dapat membahayakan seluruh peserta yang melintasi jalur pertandingan, bukan hanya atlet dari satu kontingen tertentu.

Ia memastikan laporan mengenai dugaan tersebut telah masuk ke kepolisian dan saat ini pihaknya menunggu perkembangan proses investigasi.

“Harapannya tidak terjadi lagi hal-hal yang serupa,” ujarnya.

Sementara itu, terkait kekhawatiran atlet dan pelatih terhadap keamanan cabang olahraga road bike, Paras menjelaskan bahwa penggunaan jalan raya merupakan bagian dari karakteristik perlombaan tersebut.

Awalnya, rute road bike direncanakan membentang dari Harapan Indah hingga Jonggol. Namun, rencana itu kemudian diubah karena dinilai memiliki risiko lebih besar, mulai dari penutupan akses jalan hingga melibatkan tiga wilayah hukum kepolisian.

Setelah melalui koordinasi dan kesepakatan bersama asosiasi, rute road bike akhirnya diputuskan berlangsung di wilayah Kota Bekasi.

PB Porprov, lanjut Paras, telah menggelar koordinasi dengan sejumlah instansi terkait, termasuk kepolisian, Satpol PP, dan dinas-dinas lainnya untuk memastikan aspek keamanan selama perlombaan.

Pengamanan road bike nantinya diperkirakan membutuhkan personel dalam jumlah besar. Paras menyebut kebutuhan tersebut kurang lebih serupa dengan pengamanan lomba lari maraton yang direncanakan melibatkan hampir 100 personel keamanan.

Menutup keterangannya, Paras mengakui penyelenggaraan Porprov Jawa Barat 2026 masih memiliki sejumlah kekurangan.

“Apapun pelaksanaan Porprov tentunya tidak luput dari kekurangan. Atas segala ketidaksempurnaan kami juga memohon maaf,” tutupnya.