BPKP Sebut Pencairan Honor Tak Punya Dasar Kebijakan, Eks-INASGOC 2018 Sempat Gigit Jari

• Perjuangan eks-personel INASGOC meminta kejelasan honor Januari-Agustus 2016, penuh liku.
• BPKP menyebut pemberian honor tak memiliki dasar kebijakan.
• Petinggi INASGOC bersikukuh dasar kebijakan pembayaran honor sangat jelas. 

SKOR.id - Perjuangan eks-personel Panitia Pelaksana Asian Games Indonesia (INASGOC) untuk menuntut pembayaran honor Januari-Agustus 2016, penuh liku. 

Mengusung nama Ikatan Keluarga Panitia Asian Games 2018 (IKAPAN), komunikasi dengan petinggi INASGOC sudah mereka lakukan. 

INASGOC telah menyurati pihak-pihak terkait, termasuk Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Wakil Presiden RI, serta Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora).

Namun, setelah menunggu sekitar setahun sejak 2018, honor tak kunjung cair. Mereka harus gigit jari lantaran review Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Pada 28 November 2019, BPKP menyebut pencairan honor untuk eks-personel INASGOC tidak punya dasar kebijakan.

BPKP juga mempermasalahkan tidak diterimanya output dari setiap uraian tugas atau jabatan yang menjadi bukti kinerja masing-masing panitia.

Mantan Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal (Plt Sekjen) INASGOC, Harry Warga Negara Harun, menyatakan pembayaran honor punya dasar kebijakan yang jelas.

Bukti tersebut adalah SK No: 001a/KEP-PP/PN-INASGOC/I/2016, SK No: 010/PANNAS INASGOC/VI/2016, dan SK No:012a/KEP-STAFF/PN-INASGOC/VII/2016.

Besaran honor yang harus mereka terima juga sesuai dengan Surat Menteri Keuangan (Menkeu) No. S /1084/MK.02/2016 tertanggal 5 Desember 2016.

Surat tersebut berbunyi tentang Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Honorarium Kepanitiaan Asian Games 2018. 

Harry Warganegara Harun menambahkan, output kinerja juga terlihat dengan enam kegiatan utama dan kegiatan lain pada periode Januari-Agustus 2016. 

Antara lain, Rapat Komite Koordinasi (COCOM) dengan Dewan Olimpiade Asia (OCA), dua kali rapat pleno INASGOC, OCA TV Audit Meeting, dan OCA IT Audit Meeting.

"Kami sudah minta bantuan Kemenpora agar BPKP mereview ulang novum yang sudah kami kirim. Sesuai review BPKP pada 2016 kami belum jadi Satuan Kerja (Satker)."

"Jadi, Kemenpora yang bisa meminta BPKP untuk melakukan review," Harry Warganegara mengungkapkan. 

Ikuti juga Instagram, Facebook, YouTube dan Twitter dari Skor Indonesia.

NBA Finals 2019-2020: Masih Cedera, Bam Adebayo Tunggu Kepastian Bisa Tampil atau Tidak https://t.co/nP6dcGP7Ia— SKOR Indonesia (@skorindonesia) October 6, 2020

Berita Asian Games Lainnya: 

Pendaftaran Tuan Rumah Asian Games 2030 Ditutup, Doha dan Riyadh Bersaing Ketat

Persiapan Asian Games 2022 Hangzhou Terus Dikebut di Tengah Pandemi Covid-19